Kebijakan pemerintah mengucurkan dana Rp6,7 triliun kepada Bank Century memang pantas menuai kontroversial. Karena bank tersebut bukan bank besar sehingga menjadi perdebatan apakah benar akan berdampak sistemik bagi dunia perbankan jika bank tersebut tidak diberi bantuan dana.
Hal itu ditegaskan pengamat ekonomi dari UGM Sri Adiningsih, kemarin. “Kalau bank besar seperti Bank Mandiri atau BNI mungkin bisa berdampak sistemik. Tapi untuk Bank Century masih tandatanya? “ujarnya.
Menurut Adiningsih , pemerintah ( Menkeu dan BI) harus bisa menjelaskan pada masyarakat bahwa kalau bank Century tidak dibailout (dibantu dana) akan berdampak sistemik bagi dunia perbankan.
Sri Adiningsih mengatakan pemerintah mestinya belajar banyak dari kasus sebelumnya (BLBI) yang hingga kini masih menyisakan kerugian besar. Pada prinsipnya dalam menggunakan uang negara apakah APBN atau LPS harus transparan dan didukung alasan yang jelas. Bukan atas dasar pesanan pihak tertentu.
Dalam Raker Komisi XI dengan Menteri Keuangan kemarin terungkap bahwa DPR sebenarnya hanya menyetujui Rp1,3 triliun. Tapi angka tersebut membengkak menjadi Rp6,7 triliun.
Menkeu Sri Mulyani dalam raker tersebut beralasan jika Bank Century tidak men
dapat kucuran dana akan berdampak sistemik bagi dunia perbankkan dan dana yang digunakan bukan APBN tapi LPS.
Namun alasan Menkeu ini dinilai anggota Komisi XI Harry Azhar Aziz tidak tepat. Karena dana LPS terdiri beberapa sumber termasuk uang rakyat. Dari total dana LPS sekarang Rp17 triliun , Rp 4 triliun merupakan modal negara berasal dari uang rakyat.
Harry mencium ada kesan praktek persekongkolan dalam pengucuran dana ke bank Century. “Saya dapat kesan bank Century gunakan BI, BI gunakan Menkeu dan Menkeu gunakan presiden.
